TEMPOTERKINI.COM – Krisis air bersih kembali menjadi sorotan tajam di Ibu Kota. Meski Jakarta sudah memiliki PAM Jaya yang seharusnya menjamin akses air bersih bagi seluruh warga, kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh air layak konsumsi.
Kondisi ini diperparah oleh jejak panjang privatisasi yang hingga kini menyisakan masalah struktural dalam pengelolaan air di Jakarta.
Maemun, Founder Aktivist Connection, menilai bahwa akar masalah krisis air bersih di Jakarta tidak bisa dilepaskan, dari kebijakan privatisasi yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Menurutnya, penguasaan layanan air oleh swasta telah menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai komoditas bisnis.
“Air itu hak dasar rakyat, bukan barang dagangan. Faktanya, setelah diprivatisasi, warga miskin di Jakarta justru semakin sulit mendapat air bersih. Mereka harus membeli air galon atau bahkan air eceran dengan harga lebih mahal daripada tarif PAM,”Tegas Maemun di Jakarta, Sabtu (20/09/2025).
Ia juga menyinggung bahwa hingga saat ini, sebagian besar wilayah padat penduduk di Jakarta, khususnya di kawasan pinggiran, masih bergantung pada air tanah yang kualitasnya buruk dan berisiko bagi kesehatan.
“Ini ironis. Di satu sisi, pemerintah daerah bangga dengan proyek-proyek besar dan pembangunan infrastruktur, tapi di sisi lain, rakyat kecil masih minum air keruh dari sumur bor. Privatisasi air hanya menguntungkan korporasi, sementara rakyat menjadi korban,” Tammbahnya.
Aktivist Connection mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas dalam mengembalikan pengelolaan air sepenuhnya ke tangan publik, tanpa campur tangan swasta yang hanya mengejar keuntungan.
Maemun menekankan bahwa air adalah urusan hidup-mati yang harus dijamin negara, bukan diperdagangkan di pasar.
“Kalau Pemda berani, hentikan semua bentuk kontrak yang merugikan. Bangun sistem PAM yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Jangan biarkan rakyat Jakarta jadi tamu di tanahnya sendiri hanya untuk mendapatkan air bersih,” Tutup Maemun.
Krisis air bersih Jakarta kini bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan politik dan keberpihakan. Publik menunggu sikap tegas Pemprov DKI: berpihak pada korporasi, atau pada jutaan rakyat yang haus akan air bersih. (RED).
