TEMPOTERKINI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Jakarta menyatakan dukungan tegas terhadap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku dalam upaya penanganan tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku.
Melalui pernyataan resminya, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI MPO Jakarta, Julfan, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus tambang ilegal tersebut dan mengapresiasi langkah hukum yang telah diambil aparat kepolisian.
“Kami menilai Ditreskrimsus Polda Maluku telah menunjukkan integritas dalam menjalankan tugasnya. Mereka tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga memicu konflik sosial di Pulau Buru,” ujar Julfan, Minggu (20/07/2025).
HMI MPO menilai, wacana pencopotan jajaran Ditreskrimsus Polda Maluku merupakan langkah tidak adil dan berpotensi melemahkan semangat reformasi birokrasi dan profesionalisme kepolisian. Langkah tersebut, menurut mereka, terkesan sebagai bentuk intervensi terhadap penegakan hukum yang sedang berjalan.
“Jika institusi Polri ingin bersih, maka orang-orang baik harus dipertahankan. Bukan justru dikorbankan karena tekanan pihak-pihak berkepentingan,” tegasnya.
Julfan juga menyoroti pentingnya dukungan institusional kepada aparat yang menjalankan tugas sesuai prosedur dan hukum. Ia mengingatkan agar upaya mendisiplinkan aparat jangan sampai bersifat politis atau bermuatan kepentingan tertentu.
HMI MPO Jakarta turut mendesak Kapolri dan jajaran Mabes Polri untuk meninjau ulang segala bentuk desakan atau proses internal yang bisa merugikan aparat yang memiliki rekam jejak baik di daerah.
Tak hanya itu, organisasi mahasiswa Islam ini juga menyuarakan dukungan atas dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat atau mencoba melindungi aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak.
“Sudah saatnya kita tutup peti praktik tambang ilegal di Gunung Botak. Negara harus hadir dan tegas. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal keberlangsungan lingkungan hidup dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal,” pungkas Julfan.
Sebagaimana diketahui, tambang emas ilegal di Gunung Botak telah lama menjadi perhatian publik karena menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik horizontal, dan potensi pelanggaran hukum yang melibatkan berbagai pihak. HMI MPO menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan tambang ilegal tersebut harus ditindak secara transparan dan tegas. (RED)








